find us on

Jumat, 31 May 2013 | 09:02 wib
Bahas Subsidi Listrik, DPR Setujui 2 Hal

AdaTerus.com - Komisi VII DPR RI hanya menyetujui dua hal dalam raker pembahasan asumsi dasar subsidi listrik Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (RAPBN-P) 2013.

"Hanya dua item yang bisa kami setujui, selanjutnya item-item lain akan kami lanjutkan pembahasannya pada Selasa pekan depan," kata Ketua Komisi VII DPR, Sutan Bhatoegana, dalam raker dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di DPR, Jakarta, Kamis (30/5) malam.

Menurutnya, beberapa anggota Komisi VII DPR masih mempertanyakan alasan Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk menetapkan besaran keuntungan sebesar tujuh persen. "Kami ingin bertanya kepada menteri keuangan kenapa marginnya tujuh persen? PLN minta itu kenapa? Itu kan berpengaruh pada subsidi," katanya.

Kedua hal yang merupakan usulan pemerintah telah disetujui Komisi VII, yakni pertumbuhan penjualan listrik sebesar 9 persen dengan volume penjualan listrik sebesar 187,7 terra watt hour (TWh). Yang kedua, biaya pokok penyediaan berupa susut jaringan sebesar 8,5 persen, biaya pokok produksi sebesar Rp 224,79 triliun dengan rincian BPP tenaga listrik Rp 1.198 per KWh.

Sementara itu, Menteri ESDM Jero Wacik mengungkapkan, pemerintah menilai bahwa besaran subsidi listrik pada APBN-Perubahan 2013 harus disesuaikan karena melemahnya nilai tukar rupiah. "Karena melemahnya kurs. Kurs yang di APBN sebesar Rp 9.300, sekarang diperkirakan akan Rp 9.600. Ini berpengaruh besar terhadap subsidi listrik," katanya.

Dijelaskannya, jumlah subsidi listrik tahun berjalan pada RAPBN-P 2013 diusulkan sebesar Rp 87,24 triliun ditambah dengan kekurangan subsidi listrik tahun-tahun sebelumnya sejumlah Rp 12,74 triliun, sehingga totalnya sebesar Rp 99,98 triliun. Selain itu, sambungnya, hal lain yang mempengaruhi kenaikan subsidi listrik adalah perubahan patokan harga minyak mentah dunia dari 100 dolar AS per barel menjadi 108 dolar AS per barel yang telah ditetapkan DPR pada raker sebelumnya.

Menurut Jero, pelemahan rupiah dan meningkatnya harga minyak mentah dunia merupakan faktor eksternal yang tidak bisa dikendalikan pemerintah. "Melemahnya rupiah dan ICP lebih disebabkan faktor eksternal di luar kontrol pemerintah," tandas Jero.


Disunting Oleh : Aming

Berita Terkait

Admin @TrioMacan2000 Diringkus Aparat
Empat Hal yang Harus Dilakukan Menlu Menurut Akademisi
Kekayaan Puan Lebih dari Rp 34 Miliar
DPR Segera Bahas Surat dari Jokowi
Patrialis Akbar Kritik Anggota DPR
Media Malaysia Dibanjiri Berita Perihal Jokowi
http://www.adaterus.com/assets/banner/HR2.gif
Artikel lainnya
Formappi :Rapor Kinerja Anggota Dewan Jeblok
DPR Minta Pertamina Menaikan Gas 12Kg
(x)
Download Aplikasi AdaTerus.com
©2013 ADATERUS.com - All rights reserved. Tentang Kami | Info Iklan | Hubungi Kami | Ketentuan Layanan